PJ Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pantau dugaan korupsi di bidang kebudayaan

 

Gubernur Sementara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pj) Teg Setyabdi menegaskan langkah serius untuk mengatasi dugaan korupsi di bidang kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan. Kasus ini bermula pada 18 Desember 2024, saat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Khusus Jakarta menggerebek kantor tersebut. Dugaan penyelewengan yang terungkap terkait anggaran 2023 yang terbukti menimbulkan kerugian negara yang cukup besar.

Penggeledahan intensif oleh kejaksaan

Penggeledahan dimulai pada pagi hari dan berlanjut hingga larut malam. Tim jaksa memeriksa dua lantai kantor yang digunakan oleh kepala dinas dan departemen. Selain itu, beberapa lokasi terkait, antara lain kantor penyelenggara (EO) dan

rumah pribadi juga ikut diserang.

Modus penyimpangan anggaran

Kejaksaan menemukan bukti adanya penggunaan stempel palsu dan laporan tahunan (LPJ) yang tidak sah. Cara tersebut diyakini menimbulkan kerugian negara hingga Rp150 miliar. Angka ini masih merupakan perkiraan awal dan penyelidikan lebih rinci sedang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perbedaannya.

 

Tanggapan Pemerintah Provinsi

Sebagai wujud tanggung jawab, Pj Gubernur DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Teguh Setybudi pun mengarahkan Dinas Inspeksi DKI melakukan audit internal untuk mengetahui kebenaran klaim tersebut. Pemkot Jakarta menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan berniat bekerja sama dengan kejaksaan untuk menyelesaikan kasus ini.

Penonaktifan Direktur Dinas Kebudayaan

 

Sebagai langkah awal,

Pemprov DKI Jakarta berencana menonaktifkan Direktur Dinas Kebudayaan Bapak Ivan Henry Wardana dari jabatannya. Langkah ini dimaksudkan agar para pihak dapat fokus pada proses hukum yang sedang berjalan dan memastikan penyidikan berjalan lancar tanpa intervensi internal.

Dampak terhadap program kebudayaan

Skandal korupsi ini mungkin berdampak pada berbagai program kebudayaan di Jakarta. Mengingat anggaran sebesar Rp 150 miliar diduga diselewengkan, mungkin ada penundaan dan penyesuaian pada banyak inisiatif budaya yang direncanakan pada tahun 2023. Warga dan artis Jakarta diharapkan tetap tenang dan menunggu hasil penyelidikan resmi pihak berwenang.

 

Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas

Kasus ini mengingatkan akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran nasional.

Penjabat Gubernur Thegu Setchabdi menekankan bahwa partainya tidak akan menoleransi praktik korupsi dan akan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan bukti-bukti penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik.

Langkah Selanjutnya

 

 DKI Pemprov DKI akan terus memantau perkembangan kasus ini dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan kelancaran proses penyidikan. Selain itu, kami akan mengevaluasi secara komprehensif prosedur pengelolaan anggaran seluruh departemen dan berupaya mencegah kejadian serupa terjadi di masa mendatang.

 

Masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi resmi pemerintah dan tidak terpengaruh oleh spekulasi yang berpotensi menyesatkan. Transparansi dan kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat lokal sangat penting dalam upaya memerangi korupsi dan meningkatkan kualitas layanan publik di wilayah metropolitan Jakarta.

 

Untuk informasi lebih lanjut, lihat tanggapan Pj Gubernur Tegh Seyabdi terhadap tuduhan korupsi di bidang jasa kebudayaan.